Pemkab Jember Dekatkan Layanan E-KTP ke Kecamatan, Warga Tak Perlu Lagi Antre di Dispendukcapil
Fatayatnujember.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Jawa Timur, terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya administrasi kependudukan (adminduk).
Salah satu upaya yang dilakukan yakni mendekatkan layanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) hingga ke tingkat kecamatan.
Program tersebut diperkenalkan dalam kegiatan Rebranding Dukcapil: Fasilitasi dalam Pendaftaran Penduduk melalui Layanan Jemput Bola di Daerah yang digelar di Kantor Kecamatan Ajung, Jember, Kamis (6/8/2026).
Bupati Jember Dr. Muhammad Fawait, S.E., M.Sc. atau Gus Fawait mengatakan, kebijakan tersebut dilatarbelakangi masih adanya masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan.
Menurut dia, kondisi tersebut cukup menyulitkan, terutama bagi warga lanjut usia.
“Yang sepuh kok gak punya sehingga banyak keterbatasan,” kata Gus Fawait.
62.000 warga sempat antre E-KTP
Gus Fawait mengungkapkan, sebelumnya terdapat sekitar 62.000 warga Jember yang mengantre untuk mendapatkan e-KTP.
Kondisi tersebut kemudian mendorong Pemkab Jember mencari solusi agar masyarakat tidak harus datang dan menumpuk di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).
“Dari situ kita punya ide untuk menghadirkan peta cinta,” ujarnya.
Melalui layanan tersebut, pencetakan e-KTP dilakukan di kecamatan sehingga masyarakat dapat memperoleh dokumen kependudukan lebih dekat dari tempat tinggalnya.
Gus Fawait juga memastikan ketersediaan blanko e-KTP di kecamatan.
“Saya memastikan blanko KTP selalu tersedia di kecamatan,” katanya.
Ia menjelaskan, pelayanan yang sebelumnya terpusat di kantor Dispendukcapil kini mulai didistribusikan ke kecamatan.
“Jadi hari ini Dispendukcapil lumayan sepi karena pelayanan sudah di kantor kecamatan,” ujar Gus Fawait.
Ia menegaskan, pelayanan administrasi kependudukan tersebut diberikan secara gratis dan mudah.
Luncurkan layanan homecare
Selain mendekatkan layanan adminduk, Pemkab Jember juga meluncurkan layanan homecare sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik hingga ke masyarakat.
Gus Fawait menyebut, layanan tersebut didukung sekitar 50 unit mobil.
Pemkab Jember juga menyediakan kanal pengaduan yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan persoalan pelayanan publik.
“Kami menyediakan kanal bisa melaporkan terkait pelayanan publik terkait apa pun, asalkan berkaitan dengan pelayanan publik,” kata dia.
Program pelayanan tersebut juga dikaitkan dengan GNPP-247 (Gerakan Nasional Pelayanan Publik).
Ombudsman apresiasi pelayanan publik Jember
Wakil Ketua Ombudsman, Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H., turut memberikan apresiasi terhadap upaya Pemkab Jember meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Rahmadi mengatakan, dirinya melihat adanya perubahan dalam pelayanan publik di Jember.
“Tenda seperti ini ada di Jalan Jawa, karena saya tinggal di sana, saya saksi perubahan di Kabupaten Jember,” ujarnya.
Menurut Rahmadi, pelayanan publik yang dilakukan Pemkab Jember memiliki keistimewaan karena kepala daerah ikut turun langsung melihat kondisi pelayanan di lapangan.
Ia menilai keterlibatan langsung kepala daerah penting untuk memastikan masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.
Adminduk menjadi dasar pelayanan publik
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd., menegaskan pentingnya administrasi kependudukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
“Pelayanan adminduk mendasari basis semua pelayanan publik,“ kata Teguh.
Ia mengapresiasi capaian Kabupaten Jember yang telah mencapai sekitar 97 persen perekaman e-KTP.
Menurut Teguh, data kependudukan merupakan hal penting bagi setiap negara. Karena itu, negara harus hadir memastikan setiap warga memperoleh dokumen kependudukan.
Pelayanan tersebut, kata dia, harus dilakukan secara tepat, cepat, akurat, dan gratis.
Teguh juga mendorong pemanfaatan digitalisasi untuk mempermudah masyarakat memperoleh berbagai layanan pemerintah.
Salah satunya dalam penyaluran program perlindungan sosial. Dengan pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan sosial dengan proses yang lebih sederhana.
DPR RI ingatkan pelayanan harus terus dievaluasi
Anggota Komisi II DPR RI Dr. H. Muhammad Khozin, M.A.P., mengatakan inovasi pelayanan publik patut diapresiasi.
Namun, menurut dia, apresiasi tersebut tidak boleh membuat pemerintah berhenti melakukan evaluasi.
“Pelayanan ini boleh memberikan apresiasi, tapi tidak boleh lupa diri,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan agar inovasi yang dilakukan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan 6.000 keping blanko e-KTPuntuk mendukung kelancaran pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Jember.
Dengan layanan pencetakan e-KTPdi tingkat kecamatan, Pemkab Jember berharap masyarakat tidak lagi menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan pelayanan publik dapat semakin dekat dengan warga.
Kontributor: Yulis Sri Wahyuningsih
Editor: Yulis Sri Wahyuningsih

